EKONOMI

Kalsel Tuntut Subsidi Solar Dicabut

TANJUNG, KOMPAS.Com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengusulkan subsidi bahan bakar minyak untuk solar dicabut, karena menjadi penyebab antrean panjang truk-truk di stasiun-stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di provinsi itu. Antrean telah menganggu aktivitas masyarakat, karena setiap hari panjangnya bisa mencapai satu kilometer di setiap SPBU mulai dari Banjarmasin hingga Tanjung, Tabalong.

"Mereka seharusnya tidak boleh membeli solar bersubsidi, dan seharusnya tidak perlu ada antrean panjang seperti itu. Masalahnya, antrean seperti itu sudah berlangsung dalam tiga bulan terakhir ini," ujar Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Ariffin di Tanjung, Tabalong, Kalimantan Selatan, Selasa (31/5 /2011) petang. Ia saat itu menyampaikan sambutan dalam Peluncuran Proyek Percontohan Pengembangan Bahan Bakar Nabati bersumber dari tanaman jarak.

Rudy mengungkapkan keluhannya secara langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedi Saleh, yang juga menghadiri acara itu. Adapun proyek pengembangan bahan bakar minyak jarak itu sendiri merupakan kerja sama antara PT Adaro Energy, Komatsu Ltd, dan PT United Tractors.

Menurut Rudy, harga jual solar di SPBU saat ini mencapai Rp 4.500 per liter. Padahal harga keekonomian solar jauh di atas harga SPBU. Atas dasar itu, Kalimantan Selatan meminta agar harga jual solar di provinsi tersebut dibebaskan dari subsidi dan diseragamkan

"Kami minta solar bersubsidi ditiadakan. Jangan ada lagi subsidi agar tidak ada lagi disparitas harga. Jika disparitas harga ditiadakan saya yakin tid ak akan ada tumpukan antrian di SPBU. Tetapkan harga solar yang rasional saja, jangan ada perbedaan antara BBM bersubsidi dan tidak disubsidi," ujarnya.

Seperti diberitakan, Kalimantan Selatan didera kelangkaan solar. Kondisi itu menyebabkan antrean di berbagai SPBU.

Antrean panjang kendaraan besar, baik truk maupun bus, yang menanti pembelian solar itu hampir merata di setiap SPBU di jalan lintas Kalimantan Selatan-Kalimantan Timur atau antara Banjarmasin hingga Tanjung, Kabupaten Tabalong.

Pantauan Kompas.com di Tanjung, Kalimantan Selatan, Selasa (31/5/2011) malam , menunjukkan bahwa bahkan ada SPBU yang tutup karena solar dan premium habis dan belum dipasok kembali. Sementara itu, di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, satu SPBU dipadati kendaraan yang antre sekitar 300 meter dari dua arah jalan.

Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin menyebutkan, masalah solar di provinsinya itu sudah dalam kategori luar biasa parah. Sebagai gambaran, satu SPBU yang tidak jauh dari Rumah Dinas Gubernur di Banjarmasin sempat dipadat i truk-truk dengan panjang antrean hampir satu kilometer.

"Sumber masalah utama adalah disparitas harga yang sangat jauh antara solar bersubsidi dan solar nonsubsidi. Karena harga solar di SPBU hanya Rp 4.500 per liter, sebagian besar truk industri justru membeli solar di SPBU. Padahal, mereka tidak berhak atas solar bersubsidi," ujarnya.

Di SPBU Balangan, yang menampung permintaan solar dari Tabalong dan Balangan, pembeli dibatasi membeli solar dengan nominal maksimal Rp 300.000 per truk dan bus. Itu artinya, setiap truk atau bus hanya diperbolehkan membeli 67 liter solar.

Padahal, sebuah bus kecil berkapasitas 30 orang harus memiliki 65 liter solar untuk satu kali perjalanan dari Banjarmasin ke Tanjung, Tabalong. Kalau jarak tempuh lebih jauh, maka mereka harus menambah solar di tengah jalan. Masalahnya, solar belum tentu tersedia di sepanjang perjalanan.
sumber : bisniskeuangan.kompas.com



Sistem Baru, Pertamax di Jakarta Rp 8.400

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Pertamina tetapkan pola penetapan harga baru untuk penjualan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Sebelumnya, BUMN migas ini menganut pola penetapan harga dengan sistem per region. Saat ini, Pertamina menggunakan pola penetapan harga berdasarkan kluster per daerah.

"Sebelumnya Pertamina membagi per wilayah. Misalnya di region tiga Jabodetabek dan Jawa Barat.Sekarang penetapan harganya kita ubah berdasarkan kluster per daerah tadi," ujar juru bicara PT Pertamina (Persero) Moch Harun, Rabu (1/6/2011).

Misalnya untuk region III yang terdiri dari Jakarta dan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek), harga BBM nonsubsidi bisa saja akan berbeda. Dengan perubahan pola penetapan harga ini, Pertamina juga akan melakukan waktu perubahan harga untuk BBM nonsubsidi.

Sebelumnya, Pertamina menetapkan harga setiap tanggal 1 dan tanggal 15 tiap bulannya. Ke depannya, Pertamina akan melakukan evaluasi perubahan harga BBM nonsubsidi setiap lima hari sekali. "Kita juga ke depan tidak akan menganut perubahan harga per dua minggu sekali, bisa saja kita ubah lima hari sekali, atau bahkan seperti di luar negeri setiap hari bisa kita ubah," lanjut Harun.

Berlomba turunkan harga

Seperti diketahui, per tanggal 30 Mei 2011, Pertamina melakukan perubahan harga jual BBM nonsubsidi. Pertamina menurunkan harga jual BBM nonsubsidi sebesar Rp 350 per liter. Mengikuti kebijakan Pertamina, PT Shell Indonesia juga menurunkan harga jualnya.

Berbeda dengan Pertamina, Shell menurunkan harga jual BBM sebesar Rp 600 per liter. Misalnya, untuk harga jual Pertamax sebesar Rp 8.950 per liter, sedangkan harga jual Shell Super 92 sebesar Rp 8.450 per liter. Dus, harga jual BBM nonsubsidi Shell lebih murah ketimbang Pertamina.

Setelah menurunkan harga jual Rp 350 per liter, tak lama kemudian, per tanggal 1 Juni 2011, Pertamina kembali menurunkan harga jualnya. Namun, penurunan harga jual ini bervariasi.

Dengan sistem kluster yang baru, Pertamina menetapkan harga jual yang berbeda untuk satu regionnya. Seperti yang terjadi di region III, khusus untuk wilayah Jakarta harga Pertamax lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lainnya di region III.

"Untuk Jakarta, harga Pertamax lebih rendah Rp 500 sehingga menjadi Rp 8.400 per liter. Untuk Bodetabek harga jual Rp 8.450 dan di luar region III harganya Rp 8.600," papar Harun.

Ia memaparkan, alasan harga jual di Jakarta lebih murah karena selama ini Pertamax dipasok dari Depo Plumpang. "Jadi karena jarak Jakarta lebih dekat, harganya lebih murah. Kita hitung berdasarkan jarak. Semakin jauh, harganya semakin mahal," jelas Harun.

Harun membantah jika penurunan kembali harga jual Pertamax untuk bersaing dengan harga Shell. "Kalau dengan mereka, harga mereka lebih rendah kan karena kualitasnya memang beda. Apalagi, yang namanya kompetitor kan memang mengikuti pemimpin pasar, harganya pasti lebih rendah," jelas Harun.

Harun bilang, turunnya harga jual BBM nonsubsidi per 1 Juni 2011 sebagai insentif kepada konsumen. Asal tahu saja, ketika harga Pertamax melambung tinggi menyentuh harga Rp 9.000 per liter, konsumsi Pertamax menurun menjadi 1.800 kiloliter per hari. Padahal, sebelumnya, ketika harga Pertamax di kisaran Rp 7.000 per liter, konsumsi Pertamax bisa mencapai 2.500 kiloliter per hari.

"Kemarin sudah kita review, memang kondisi saat ini harga minyak trennya turun. Dengan fluktuasi harga Pertamax lebih pendek ini lebih menguntungkan konsumen sehingga konsumen lebih banyak menggunakan BBM nonsubsidi," tutur Harun. (Fitri Nur Arifeni/Kontan)

sumber : bisniskeuangan.kompas.com